BABAKAN MADANG – NUSANTARA NEWS CHANNEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Proses Bisnis (Probis) Statistik Sektoral yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Lorin Hotel, Babakan Madang, Senin (27/7/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan data sektoral agar semakin akurat, terintegrasi, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang valid menjadi fondasi utama dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Rakor diikuti oleh para pengelola data sektoral dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu, kegiatan menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memberikan penguatan terkait tata kelola statistik sektoral sesuai standar nasional.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak lagi dapat disusun berdasarkan asumsi. Seluruh kebijakan harus didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Suatu kebijakan hanya dapat lahir dari data yang akurat. Apabila data yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas data menjadi pondasi utama dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah menghasilkan berbagai jenis data sesuai tugas dan fungsinya. Seluruh data tersebut harus dikelola secara terpadu dalam satu sistem agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Bambang, Diskominfo Kabupaten Bogor sebagai Wali Data memiliki peran penting dalam memastikan implementasi Satu Data Indonesia berjalan sesuai ketentuan. Namun, keberhasilan program tersebut hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data. Data yang dihasilkan setiap organisasi perangkat daerah bukanlah milik masing-masing instansi, melainkan aset bersama Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Data bukan milik satu perangkat daerah, tetapi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dimanfaatkan bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang berharap kehadiran narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BPS mampu memberikan wawasan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pengelolaan statistik sektoral. Dengan demikian, proses bisnis statistik di Kabupaten Bogor semakin selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Selain memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, ia mendorong agar forum komunikasi pengelola data sektoral dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik data yang dinamis dan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan, kualitas, validitas, konsistensi, dan keterbaruan data diharapkan dapat terus terjaga sehingga pemerintah daerah mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Diskominfo Kabupaten Bogor juga terus mengoptimalkan pemanfaatan Portal Open Data sebagai sarana penyediaan data publik yang mudah diakses masyarakat. Kehadiran portal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, keterbukaan informasi publik, sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh data yang akurat dan terpercaya.
Penguatan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Bogor diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang semakin modern, terintegrasi, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan dukungan data yang berkualitas serta kolaborasi seluruh perangkat daerah, kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor diharapkan semakin tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Admin
