CIBINONG | NUSANTARA NEWS CHANNEL — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).
Rudy menekankan bahwa pembangunan daerah harus berangkat dari data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan asumsi.
Menurutnya, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun memiliki posisi strategis karena memberikan gambaran mengenai perkembangan dan potensi aktivitas ekonomi daerah. BPS sendiri menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi.
“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data. Sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang sederhana, karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor sampai 10 tahun ke depan,” tegas Rudy.
Sepuluh Hari Jadi Penentu
Rudy meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan masa perpanjangan pendataan selama 10 hari untuk mengoptimalkan proses Sensus Ekonomi 2026.
Camat, kepala desa, lurah, dan organisasi perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi bersama BPS untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan. Saya meminta tenaga, pikiran, dan kebersamaan seluruh jajaran untuk menyempurnakan data ini,” ujarnya.
Ekonomi Digital Jangan Terlewat
Rudy juga mengingatkan agar pendataan tidak hanya menyasar usaha yang memiliki toko atau tempat usaha secara fisik.
Perkembangan ekonomi saat ini telah melahirkan banyak model usaha baru, termasuk pelaku usaha yang menjalankan produksi dari rumah dan memasarkan produknya melalui platform digital.
Karena itu, aktivitas ekonomi berbasis rumah maupun digital harus dipastikan masuk dalam pendataan agar gambaran ekonomi Kabupaten Bogor tidak bias.
“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” kata Rudy.
Data Ekonomi Harus Sinkron dengan Data Sosial
Selain Sensus Ekonomi, Rudy meminta penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bersamaan.
Ia menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki fungsi berbeda sehingga harus dikelola dan diverifikasi secara tepat.
Sinkronisasi dengan data administrasi kependudukan juga dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data masyarakat. Karena itu, percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) turut menjadi perhatian.
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” tegasnya.
APBD Tak Cukup Bangun Bogor
Rudy juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan Kabupaten Bogor.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Investasi dan keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD tidak akan cukup untuk membangun Bogor sendirian. Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha,” tuturnya.
Karena itu, Pemkab Bogor didorong terus menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data Hari Ini untuk Bogor 2036
Bagi Rudy, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan pemerintah. Hasilnya harus menjadi instrumen untuk membaca perubahan struktur ekonomi Kabupaten Bogor selama satu dekade terakhir sekaligus menentukan kebijakan pada masa mendatang.
Sebelumnya, Rudy juga telah mengajak masyarakat memberikan data yang benar dan lengkap karena hasil sensus akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya menyelesaikan proses pendataan, tetapi memastikan data yang terkumpul akurat, lengkap, dan benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Sebab, data yang dibangun pada 2026 akan menentukan bagaimana Kabupaten Bogor membaca potensi ekonomi, menyusun prioritas pembangunan, menarik investasi, dan membuka peluang kesejahteraan masyarakat hingga 2036.
NUSANTARA NEWS CHANNEL
Aktual dan Terpercaya
