MADINA – NUSANTARA NEWS CHANNEL | Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tamperak.
LSM Tamperak mempertanyakan arah perubahan anggaran tersebut, khususnya terkait besaran kenaikan belanja modal untuk sektor pendidikan dan pembangunan jalan desa.
Menurut Tamperak, masyarakat perlu mengetahui secara terbuka perubahan struktur anggaran dalam KUPA-PPAS, termasuk program mana yang mengalami peningkatan, berapa besar kenaikannya, serta apa dasar penentuan prioritas tersebut.
Belanja Modal Jadi Sorotan
Belanja modal dinilai memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
Karena itu, Tamperak meminta agar pemerintah daerah maupun DPRD Madina menjelaskan secara rinci perubahan alokasi belanja modal setelah KUPA-PPAS dibahas.
“Yang perlu dipertanyakan bukan hanya total anggarannya, tetapi juga berapa persen kenaikan untuk pendidikan, jalan desa dan sektor lainnya. Masyarakat berhak mengetahui arah penggunaan APBD,” menjadi poin perhatian yang disorot Tamperak.
Transparansi tersebut dinilai penting agar perubahan anggaran tidak sekadar terlihat dalam angka, tetapi dapat diketahui manfaat dan sasaran akhirnya.
Pendidikan dan Jalan Desa Harus Terukur
Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Tambahan anggaran, apabila memang terjadi, harus dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Demikian pula pembangunan dan peningkatan jalan desa. Infrastruktur dasar tersebut memiliki hubungan erat dengan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, serta aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Tamperak meminta pemerintah daerah memaparkan daftar kegiatan, lokasi pembangunan, nilai anggaran sebelum dan sesudah perubahan, serta target penyelesaiannya.
Jangan Hanya Besar di Anggaran
Menurut Tamperak, peningkatan anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak disertai capaian yang jelas.
Karena itu, setiap perubahan alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan, pembahasan hingga pelaksanaan dan evaluasi.
Sorotan tersebut juga menjadi bagian dari perhatian Tamperak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, lembaga tersebut juga mempertanyakan transparansi dan pertanggungjawaban sejumlah anggaran di Madina.
DPRD dan Pemkab Diminta Terbuka
LSM Tamperak mendorong Pemerintah Kabupaten Madina bersama DPRD membuka data perubahan anggaran kepada publik secara mudah dan transparan.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah perubahan KUPA-PPAS benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan atau justru terdapat program yang perlu dikaji kembali.
Publik juga diharapkan dapat mengawal proses penganggaran sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mandailing Natal.
Reporter: admin
NUSANTARA NEWS CHANNEL
Aktual dan Terpercaya Mengabarkan Fakta, Mengawal Kepentingan Rakyat
