CIBINONG – NUSANTARA NEWS CHANNEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui peningkatan integrasi sistem elektronik antarperangkat daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor dalam mendukung transformasi digital nasional sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor guna menyamakan persepsi serta memperkuat tata kelola sistem elektronik pemerintahan.
Melalui integrasi aplikasi dan data, Pemkab Bogor menargetkan masyarakat tidak lagi mengakses layanan publik secara terpisah di masing-masing perangkat daerah. Seluruh layanan akan dikembangkan secara bertahap menuju sistem yang terintegrasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan transformasi pelayanan pemerintahan berbasis digital.
“Seluruh sistem elektronik yang dikelola perangkat daerah pada dasarnya bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen bersama agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal, efektif, dan efisien,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelayanan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual harus terus ditransformasikan ke sistem digital agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Pemerintah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi agar pelayanan publik semakin baik sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Bambang juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan data pemerintahan. Menurutnya, seluruh data yang dimiliki perangkat daerah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dikelola secara terpadu.
“Data yang dikelola perangkat daerah bukan milik masing-masing instansi, tetapi merupakan data Pemerintah Kabupaten Bogor. Karena itu, seluruh data harus dapat diintegrasikan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sosialisasi PSE tidak hanya memberikan pemahaman mengenai regulasi penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam membangun ekosistem digital yang saling terhubung.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memberikan pembinaan terkait tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE), mulai dari aspek regulasi, keamanan sistem informasi, hingga pentingnya integrasi aplikasi untuk mendukung pemerintahan berbasis digital.
Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo Kabupaten Bogor berharap mampu membangun ekosistem sistem elektronik yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Penguatan integrasi data dan aplikasi diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan akuntabel.
Reporter: Admin
