CIBINONG, NUSANTARA NEWS CHANNEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
Program tersebut mulai diterapkan pada 2026 dan menjadi salah satu prioritas Pemkab Bogor dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dapat terpenuhi secara merata.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah, bersama sektor pendidikan.
Menurut Rudy, keputusan menerapkan UHC 100 persen tetap diambil meskipun kondisi fiskal daerah menghadapi berbagai keterbatasan.
“UHC, kita Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen,” ujar Rudy Susmanto.
Untuk menjalankan program tersebut, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun setiap tahun untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
Rudy menyebutkan, nilai anggaran yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp998 miliar per tahun.
“Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai di tahun 2026, kami bayar BPJS itu nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun,” ungkapnya.
Pastikan Masyarakat Tidak Terkendala Akses Kesehatan
Rudy menegaskan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk UHC merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan kepesertaan.
“Buat kami Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan, kesehatan. Maka pastikan pemerintah mempersiapkan itu,” tegas Rudy.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam postur pembangunan Kabupaten Bogor.
Selain kesehatan, Pemkab Bogor juga mengarahkan anggaran untuk memperkuat sektor pendidikan serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Anggaran Desa Juga Diperkuat
Bersama DPRD Kabupaten Bogor, pemerintah daerah memberikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa kepada 416 desa, masing-masing sebesar Rp1,5 miliar.
Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Di antaranya beasiswa minimal satu sarjana untuk setiap desa setiap tahun, tambahan insentif bagi guru ngaji, serta kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.
Rudy mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemkab Bogor agar anggaran daerah memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Secara postur besar APBD Kabupaten Bogor setelah dipotong belanja wajib dan lain sebagainya, semuanya, hampir semuanya, itu banyak masuk ke pemerintah desa, lalu untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk pendidikan,” jelasnya.
Pemkab Bogor memastikan komitmen terhadap kesehatan dan pendidikan akan berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat.
Melalui UHC 100 persen, pemerintah daerah berharap akses layanan kesehatan semakin merata sehingga masyarakat Kabupaten Bogor dapat memperoleh perlindungan kesehatan tanpa terkendala persoalan kepesertaan.
NUSANTARA NEWS CHANNEL
Aktual dan Terpercaya
Reporter: Redaksi NUSANTARA NEWS CHANNEL
Tags:
#NusantaraNewsChannel #RudySusmanto #PemkabBogor #UHC100Persen #UHC #BPJSKesehatan #KesehatanBogor #KabupatenBogor #Cibinong #JaminanKesehatan #AktualDanTerpercaya
