HAMBALANG, BOGOR – NUSANTARA NEWS CHANNEL – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran DEN di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026) petang.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, dalam kesempatan itu Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyempurnaan GovTech sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan.
“DEN juga melaporkan perkembangan penyempurnaan GovTech sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Teddy, pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data sehingga berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pendataan, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga.
Hadir pula Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar yang mengikuti pembahasan mengenai penguatan ekonomi nasional serta percepatan transformasi digital pemerintahan.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang adaptif, sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(BPMI Sekretariat Presiden/Redaksi NUSANTARA NEWS CHANNEL)
