CISARUA — NUSANTARA NEWS CHANNEL | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat sistem komunikasi sandi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan informasi pemerintahan di tengah meningkatnya ancaman siber.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Tahun 2026 yang digelar di Rizen Premiere Hotel, Kecamatan Cisarua, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Pemkab Bogor. Rapat koordinasi juga menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Rakor menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan persandian sekaligus meningkatkan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Perkuat Keamanan Komunikasi Pemerintahan
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal mengatakan perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, di balik kemajuan tersebut terdapat tantangan berupa meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi dan komunikasi. Karena itu, penguatan sistem komunikasi pemerintahan menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius.
“Keberadaan jaring komunikasi sandi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya,” tutur Bambang.
Menurutnya, melalui rapat koordinasi tersebut Pemkab Bogor mendorong terciptanya pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan jaring komunikasi sandi, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan seluruh kecamatan.
Para peserta juga diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga keamanan informasi dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari.
Hasil rapat koordinasi selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah dan kecamatan sesuai dengan tugas serta kewenangannya.
BSSN Berikan Penguatan Wawasan
Bambang menyampaikan apresiasi kepada BSSN yang telah memberikan wawasan dan pemahaman terkait persandian serta keamanan informasi.
Menurutnya, kehadiran narasumber dari BSSN penting untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan keamanan informasi yang semakin kompleks di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Apresiasi juga diberikan kepada Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bogor yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut, serta seluruh peserta yang aktif mengikuti rangkaian rapat koordinasi.
Bambang menegaskan, rakor tersebut tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi. Hasil pembahasan harus diwujudkan dalam langkah konkret untuk memperkuat jaring komunikasi sandi dan meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi di lingkungan Pemkab Bogor.
Dengan koordinasi dan kesadaran keamanan informasi yang semakin kuat, Pemkab Bogor berkomitmen membangun tata kelola komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya untuk mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.
BSSN Tekankan Pentingnya Sistem Komunikasi Sandi
Di tempat yang sama, Sandiman Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Sri Boentaran, menyampaikan materi bertajuk “Membangun Sistem Komunikasi Sandi yang Tangguh di Era Ancaman Siber.”
Materi tersebut menekankan pentingnya penguatan keamanan komunikasi pemerintahan seiring dengan semakin pesatnya transformasi digital.
Sri Boentaran menyoroti empat hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, yakni pemerintahan digital, tren keamanan siber, pentingnya pengamanan komunikasi, serta urgensi Pusat Komunikasi dan Hubungan Sandi (PKHS).
Menurutnya, transformasi menuju pemerintahan digital harus berjalan beriringan dengan sistem keamanan informasi yang memadai.
Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi kedinasan, kata dia, harus dibarengi dengan perlindungan informasi agar komunikasi pemerintahan tetap aman, terlindungi, dan dapat dipercaya.
“Komunikasi pemerintahan harus diamankan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuka ruang terhadap berbagai ancaman keamanan informasi,” tegas Sri Boentaran.
Ia menambahkan, penguatan PKHS menjadi salah satu bagian penting dalam membangun sistem komunikasi pemerintahan yang tangguh.
Sistem komunikasi sandi yang kuat diharapkan mampu mendukung kelancaran pertukaran informasi kedinasan yang bersifat penting dan strategis, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai ancaman siber.
Reporter: Admin
NUSANTARA NEWS CHANNEL — Aktual dan Terpercaya
