CIBINONG – NUSANTARA NEWS CHANNEL | Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, efektif, terukur, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Rudy meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan skala prioritas dalam menyusun dan menata kembali anggaran. Setiap kewajiban daerah yang harus dipenuhi, menurutnya, perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Program yang Belum Berjalan Harus Dievaluasi
Rudy juga meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program yang hingga memasuki pembahasan APBD Perubahan belum dapat dilaksanakan.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki target dan manfaat yang jelas. Program yang dinilai tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan dapat dipertimbangkan untuk direalokasikan kepada program lain yang lebih prioritas.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rudy, pencairan dan penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal pemerintahan.
Setiap belanja daerah harus diarahkan untuk menghasilkan program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
Perangkat Daerah Diminta Perkuat Koordinasi
Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi dan koordinasi seluruh perangkat daerah.
Setiap kebijakan yang memiliki konsekuensi terhadap anggaran harus dibahas secara matang dan dikoordinasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkap Rudy.
Bupati Bogor juga meminta seluruh perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan daerah. Namun, fleksibilitas tersebut harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Anggaran Harus Tepat Sasaran
Rudy menegaskan APBD Perubahan 2026 harus menjadi instrumen untuk memperkuat efektivitas pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Pengelolaan anggaran, kata dia, harus dilakukan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dengan penataan yang berbasis skala prioritas, Pemkab Bogor diharapkan mampu memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
NUSANTARA NEWS CHANNEL | Aktual dan Terpercaya. Mengabarkan Fakta, Mengawal Kepentingan Rakyat.
Reporter: Admin
