JAKARTA – NUSANTARA NEWS CHANNEL — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mempertahankan kepercayaan pasar.
Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa KSSK akan terus meningkatkan sinergi antarlembaga dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis yang mendukung stabilitas ekonomi nasional.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang perlu kita koordinasikan bersama,” ujar Destry.
Menurutnya, koordinasi yang lebih kuat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Destry juga menegaskan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF).
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Di sisi lain, kebijakan kami yang bersifat pro-growth juga akan terus kami lanjutkan melalui kebijakan makroprudensial,” katanya.
Selain menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan yang mendukung masuknya investasi dan arus modal asing ke Indonesia. Mengacu pada hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Juli 2026, sejumlah insentif tetap diberikan, termasuk penurunan biaya lindung nilai (hedging) guna meningkatkan daya tarik investasi.
Destry menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia berkomitmen menjalankan amanah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional.
“Kami berlima bersama Anggota Dewan Gubernur yang lain akan terus berkomitmen dan melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Rapat KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Reporter: Admin
