JAKARTA – NUSANTARA NEWS CHANNEL | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memanfaatkan data dan sistem digital.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Pengawasan APBD Harus Berbasis Data
Tomsi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Tomsi, perkembangan teknologi telah membuat berbagai proses pemerintahan semakin mudah ditelusuri. Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun sistem pengadaan secara elektronik, proses perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara lebih terbuka.
Ia menekankan, keterbukaan data seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai alat untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen pencegahan agar setiap tahapan pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Kemendagri Tekankan Pencegahan
Tomsi mengatakan, Kemendagri bersama aparat penegak hukum terus mendorong langkah pencegahan melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar terdapat kesamaan perspektif antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan aparat penegak hukum.
Dengan pemahaman yang sama, setiap kebijakan dan kegiatan diharapkan dapat dirancang secara lebih hati-hati, transparan, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
APBD Harus Berdampak pada Masyarakat
Selain aspek pengawasan dan pencegahan, Tomsi mengingatkan DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal efektivitas APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai belanja pemerintah menjadi salah satu komponen penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Karena itu, setiap anggaran perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan APBD, kata Tomsi, tidak cukup hanya berorientasi pada aspek administratif. DPRD juga perlu melihat manfaat dan dampak setiap belanja terhadap pembangunan daerah.
Efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan anggaran bagi program-program yang memberikan manfaat lebih besar.
Pengentasan Kemiskinan Jadi Perhatian
Tomsi turut menyoroti persoalan kemiskinan di Jawa Timur yang masih membutuhkan perhatian. Menurutnya, karakteristik ekonomi Jatim yang ditopang sektor industri, perdagangan, dan pertanian membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Ia menjelaskan, aktivitas industri pengolahan masih banyak terkonsentrasi di wilayah utara, sementara sektor pertanian lebih banyak berkembang di wilayah selatan.
Karena itu, DPRD didorong ikut mengawal kebijakan yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
Penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala BPSDM Kemendagri Andi Ony Prihartono, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
Sumber: Puspen Kemendagri
Reporter: admin
