CIBINONG – NUSANTARA NEWS CHANNEL – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah, menekan angka kemiskinan, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Susmanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang membahas Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (17/7).
Rudy menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029, dengan visi “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang.”
“Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka menurunkan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran,” ujar Rudy.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan empat prioritas pembangunan, yaitu penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan layanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Di sektor pendapatan, Pemkab Bogor akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi, optimalisasi basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, belanja daerah akan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Sejumlah proyek strategis juga menjadi fokus belanja modal Tahun Anggaran 2027, antara lain pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta pembangunan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta dukungan terhadap pelaksanaan Pilkades Serentak di 229 desa yang tersebar di 39 kecamatan. Pemerintah daerah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi kondisi darurat, bencana, maupun pengendalian inflasi.
Meski demikian, Rudy mengakui bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 masih menghadapi tantangan berupa defisit anggaran. Kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat dinilai lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
“Kami berharap pembahasan Rancangan KUA dan PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rudy menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas sinergi dan kerja sama selama proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif dari DPRD telah menyempurnakan substansi Raperda hingga tercapai persetujuan bersama. Selanjutnya, Raperda tersebut bersama Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Reporter: Admin
